Pembangunan gedung baru yang mirip apartemen mewah untuk kantor DPR/MPR membuat masyarakat semakin tidak pro terhadap kinerja para birokrat. Gedung baru yang direncanakan menghabuskan uang negara triliyunan rupiah sangat mirip dengan gedung yang berada di Chili. Seharusnya uang negara bukan untuk dibebankan untuk pembangunan gedung baru, mengingat infrastruktur lain yang lebih penting malah diacuhkan.
Apa ini konsep negara demokrasi yang katanya lebih mementingkan masyrakat daripada golongan pribadi?
Masyrakat tidak bodoh dalam hal ini, uang negara yang direncanakan untuk pembangunan adalah salah satu bentuk nyata bahwa pemerintah jelas-jelas mementingkan kepentingan golongan daripada masyarakat.
Konstitusi negara ini sudah merancukan aspek demokrasi, jika hal ini tidak segera diubah maka cepat atau lambat masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Wajar saja ada tindakan kontra di tiap-tiap kota di Indonesia untuk menolak pembangunan gedung baru ini. Pemerintah mengutamakan pembangunan gedung fasilitas kerjanya sendiri, namun infrastruktur untuk masyarakat, keadilan, HAM dan hukum dibiarkan begitu saja.
Mari tilik kebelakang, lihat saja kasus Munir, kasus Bank Century yang merugikan triluyan uang rakyat, kasus Lumpur Lapindo, dan lain-lain. Apa ada kelanjutan kasus-lasus tersebut?
Pintarnya pemerintah telah mengubah pelan-pelan demokrasi di atas kepentingan golongan. Pihak-pihak terkait seakan takut berbicara di depan media dan melarikan diri dari tanggung jawab. Sungguh sedih Indonesiaku.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar